PKS: Pemerintah - DPR Paksakan Bahas RUU Cipta Kerja Saat Pandemi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pipin Sopian, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Awal karier politiknya dimulai dari staf ahli DPR. Foto: Pipin Sopian

    Pipin Sopian, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Awal karier politiknya dimulai dari staf ahli DPR. Foto: Pipin Sopian

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menilai sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tetap membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja saat ini seperti dipaksakan. "Saya lihat ini dipaksakan pemerintah dan partai pendukung lemerintah agar tidak diganggu penolakan masyarakat, terutama kalangan buruh," kata Pipin, Selasa, 21 April 2020.

    Menurut Pipin, energi semestinya diarahkan untuk menangani pandemi virus Covid-19. DPR seharusnya membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi pemerintah dan Satgas Covid-19. "Pansus untuk memastikan bahwa Perpu (Nomor 1 Tahun 2020) dan pelaksanaannya tidak melanggar konstitusi."

    Pipin mengatakan, dalam berbagai kajian Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ia menyebut hal ini jelas berbahaya dan merugikan masyarakat. "Tapi saya melihat mayoritas partai pendukung pemerintah mengabaikan ini. Mereka menjadikan DPR sekedar stempel bagi kebijakan pemerintah."

    Badan Legislasi DPR telah menetapkan Panja RUU Cipta Kerja dalam rapat yang digelar kemarin, Senin, 20 April 2020. Panja diketuai Supratman Andi Agtas yang juga Ketua Baleg.

    Fraksi PKS menyatakan tak bergabung dalam Panja itu. Ketua Kelompok Fraksi PKS di Baleg, Almuzzammil Yusuf mengatakan partainya baru akan menyerahkan nama anggota panja dan daftar inventarisasi masalah (DIM) setelah pandemi Covid-19 selesai ditangani pemerintah.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.