TEMPO.CO, Semarang - Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) minta pemerintah memasukkan sekitar 800 ribu nama nelayan kecil untuk mendapatkan jaring pengaman sosial di tengah wabah COVID-19. "Wabah Covid-19 menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia, tidak terkecuali nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang rentan dengan ketidakberdayaan ekonomi," kata Ketua Umum DPP Anni Riyono di Semarang, Selasa, 21 April 2020.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah nelayan Indonesia, pada 2017 hampir 2,7 juta jiwa. Yang berada di garis ambang kemiskinan sekitar 25 persen dan yang termasuk kategori keluarga miskin. Oleh karena itu harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. “Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran," kata pria kelahiran Magetan, Jawa Timur itu.
Menurut dia, saat ini nelayan dalam kondisi sulit karena 90 persen armada kapal tangkap nelayan kecil adalah di bawah 30 GT, bahkan malah rata-rata 10 GT ke bawah. "Pandemi ini membuat harga ikan juga fluktuatif dan cenderung turun di pasar karena makin sedikit pembeli."
Ia berhitung keperluan bantuan itu. Jumlah nelayan kecil sekitar 800 ribu dikalikan Rp600 ribu selama 3 bulan butuh Rp1,44 triliun. Angka itu dinilainya relatif kecil, dana itu dapat menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil. “Jadi tidak ada alasan negara untuk tidak mampu," kata Riyono.
Nilai tukar nelayan (NTN) per Maret 2020, kata dia, rata-rata 100. Artinya, nelayan belum sejahtera dan menjadi sinyal bahwa ada dampak langsung pandemi Covid-19. Oleh karena itu, menurut dia, Presiden dan KKP harus menjamin keamanan pangan di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir.
