TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Gubernur Gorontalo dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Terawan menilai Provinsi Gorontalo belum memenuhi kriteria untuk menerapkan PSBB.
“Setelah dilakukan kajian epidemiologi, kami belum bisa menetapkan PSBB di Gorontalo,” kata Terawan seperti dikutip di laman resmi Kementerian Kesehatan, Senin, 20 April 2020.
Permohonan PSBB dari pemerintah Gorontalo dilayangkan kepada Menkes Terawan pada 15 April 2020. Setelah dilakukan kajian epidemiologi dan aspek lainnya oleh tim teknis, Terawan mengirimkan surat balasan kepada pemerintah Gorontalo yang menyatakan bahwa PSBB belum bisa diterapkan di Gorontalo pada 19 April 2020.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19), provinsi/kabupaten/kota yang bisa menjalankan PSBB harus memenuhi kriteria tertentu.
Kriteria penerapan PSBB mencakup jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Sejauh ini, Menkes Terawan telah menyetujui sejumlah wilayah untuk menerapkan PSBB yakni; Provinsi DKI Jakarta; Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan yang paling terbaru adalah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, serta Kota Tarakan Kalimantan Utara.
Namun, tak sedikit pula permohonan PSBB untuk sejumlah daerah yang dinilai belum memenuhi kriteria seperti; Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Kabupaten Fakfak Papua Barat, Kota Sorong Papua Barat, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao NTT. Sehingga, wilayah tersebut di atas belum bisa menerapkan PSBB.
