KPU Memberhentikan Sementara Penyelenggara Ad hoc Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. Arief diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. Arief diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberhentikan sementara petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 yang bersifat ad hoc seiring penundaan kegiatan tersebut karena dampak pandemi Corona.

    "Sampai hari ini mereka kan sudah kita berhentikan sementara, kira-kira begitu. Jadi, mereka yang sudah dilantik, yang sudah mengikuti proses rekrutmen tetap berlaku, tetapi statusnya sekarang sedang diberhentikan sementara," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta seperti yang dikutip Kantor Berita Antara, Ahad, 19 April 2020.

    Hal tersebut disampaikan Arief menjawab pertanyaan nasib penyelenggara ad hoc  setelah diputuskan bahwa pilkada ditunda, dalam diskusi virtual bertajuk "Pilkada 9 Desember 2020 Mungkinkah?".

    Menurutnya, penyelenggara ad hoc pilkada sudah terbentuk di berbagai tingkatan, mulai panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Dengan diberhentikan sementara, kata Arief, negara sekarang ini tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memfasilitasi dan membayar honor mereka. "Kita setop dulu. Nah, nanti kalau tahapan sudah dilanjutkan lagi, mereka akan diaktifkan," katanya.

    Namun, kata dia, pengaktifan kembali penyelenggara ad hoc akan dilakukan sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat. "Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada masing-masing orang ketika nanti tahapan sudah dilanjutkan lagi," kata Ketua KPU itu.

    Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pemungutan suara pilkada, yang semula pelaksanaannya pada 23 September menjadi 9 Desember 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.