Epidemolog: Pasien Covid-19 yang Perlu Rumah Sakit Bisa 800 Ribu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga medis mengenakan face shield buatan Creativelab yang didonasikan saat wabah COVID-19 di Rumah Sakit di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kredit: ANTARA/HO-Creativelab

    Tenaga medis mengenakan face shield buatan Creativelab yang didonasikan saat wabah COVID-19 di Rumah Sakit di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kredit: ANTARA/HO-Creativelab

    TEMPO.CO, Jakarta-Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memprediksi jumlah pasien Covid-19 yang memerlukan perawatan rumah sakit bisa mencapai angka 800 ribu jika pemerintah tak melakukan intervensi serius.

    Salah satu peneliti, Pandu Riono, mengatakan angka ini hanya sekitar 4 persen saja dari perkiraan jumlah orang yang terinfeksi. "Kalau kita masih santuy, santai mengizinkan lain sebagainya, mungkin 800 ribu yang butuh perawatan rumah sakit," kata Pandu dalam diskusi virtual, Ahad, 19 April 2020.

    Pandu menjelaskan, dengan kapasitas layanan kesehatan Indonesia yang terbatas, sebagian besar orang dikhawatirkan tak tertolong dan meninggal. Namun jika ada intervensi serius, kata Pandu, angka ini bisa ditekan menjadi sekitar 300 ribu.

    Epidemiolog Universitas Indonesia ini juga memperkirakan puncak pandemi terjadi pada pekan kedua atau ketiga Mei mendatang. Tanpa intervensi serius, kata dia, diperkirakan setiap harinya akan ada 30 ribu pasien Covid-19 di seluruh Indonesia yang memerlukan perawatan rumah sakit.

    Namun jika ada intervensi serius, Pandu melanjutkan, jumlah tersebut bisa ditahan di angka 12 ribu. "Ini kita bisa merawat dan daya tampung mencukupi sehingga bisa mencegah kematian," ucap Pandu.

    Dia menjelaskan, yang dimaksud intervensi serius ialah bila pemerintah melakukan tes massal hingga jutaan penduduk. Kedua, pemerintah juga harus memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam skala nasional, bukan lokal.

    Menurut Pandu, PSBB lokal yang diberlakukan sejumlah daerah saat ini belumlah cukup untuk memutus rantai penyebaran virus. "Aturan yang dikembangkan ini birokrasi yang membuat virus senang sekali memperluas jangkauan ke seluruh Indonesia," kata Pandu.

    Pandu berujar aturan PSBB harus berlaku nasional dengan harapan selesainya pandemi Covid-19 di setiap daerah bisa berbarengan atau setidaknya tak berselang lama. Jika pembatasan hanya dilakukan di lingkup lokal, dia khawatir akan ada provinsi yang belum selesai mengalami pandemi sampai akhir tahun nanti.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.