Kemendes Catat 40 Ribu Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat lebih dari 40 ribu desa membentuk relawan desa lawan Covid-19.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa para relawan telah berperan aktif dalam pemantauan Covid-19.

    "Sebanyak 42 persen desa di Indonesia telah melakukan aktivitas pemantauan pemudik,” ujar Abdul Halim melalui konferensi pers daring pada Ahad, 19 April 2020.

    Abdul Halim juga menyampaikan bahwa sudah ada 8.954 desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi, dengan kapasitas lebih dari 35.000 tempat tidur.

    ADVERTISEMENT

    Ruang isolasi itu berada di balai desa, ruang pertemuan desa maupun Gedung yang ada di desa, seperti PADU, sekolah maupun rumah penduduk yang dikosongkan.

    "Ruang-ruang yang dipersiapkan pun telah dilengkapi fasilitas kamar mandi, air, listrik dan logistik," kata Abdul.

    Selain itu, desa telah memiliki panduan pencegahan sehingga membantu pelaksanaan di lapangan. Sejumlah aktivitas tercantum dalam panduan tersebut, seperti memberikan edukasi Covid-19 kepada masyarakat, hingga penyiapan dan penanganan logistik terkait isolasi maupun logistik untuk kepentingan lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.