Masinton Pasaribu Kritik Pasal Imunitas Perpu Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Masinton Pasaribu mengkritik 'pasal imunitas' dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

    Ia mengatakan pasal itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.

    "Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah," kata Masinton kepada Tempo, Sabtu, 18 April 2020.

    Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (1), tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan pelaksana Perpu terkait pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.

    Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah dan pelaksana perpu tak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata jika dalam melaksanakan perpu itu didasari itikad baik.

    Adapun Pasal 27 ayat (3) berbunyi bahwa segala tindakan yang diambil berdasarkan Perpu bukan merupakan obyek gugatan yang bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Pasal ini juga menuai kritik dari banyak pihak lainnya, mulai anggota DPR, pakar hukum, ekonom, hingga kelompok masyarakat sipil.

    Masinton juga menyorot alasan pemerintah menerbitkan Perpu. Pemerintah beralasan pandemi Covid-19 berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. "Alasan ini enggak perlu menerbitkan Perpu, bisa dengan merevisi UU APBN," ujar dia.

    Masinton mengatakan pemerintah memang berwenang menerbitkan Perpu. Namun menurut dia, tak ada kekosongan hukum yang menjadi kendala pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. Padahal penerbitan perpu mensyaratkan kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum tersebut.

    Pemerintah, kata dia, telah dibekali sejumlah payung hukum untuk mengatasi pandemi. Yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

    "Di sinilah ruang abu-abu para penumpang gelap bermain melalui regulasi dengan menyisipkan agenda dan kepentingannya memanfaatkan situasi pandemi Covid-19," kata Masinton.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.