TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menyabotase Undang-undang Dasar 1945.
"Perpu Nomor 1 Tahun 2020 kepentingan nyata kaum oligarki. Toean.. Ini bukan Perpu, ini sabotase konstitusi," tulis Masinton di akun Twitternya, @Masinton, Sabtu, 18 April 2020.
Dia mengatakan pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum, kata Masinton, berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.
"Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Bukan menggantikan Undang-undang Dasar. Ini yang saya sebut sebagai sabotase konstitusi," ujar dia.
Dia juga menyebut secara judul pun Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu rancu dan tidak fokus. "Perpu ini mau menanggulangi pandemi Covid-19 atau mau menanggulangi kebijakan keuangan negara?"
Dia juga menyorot alasan pemerintah menerbitkan Perpu Covid-19. Pemerintah beralasan pandemi Covid-19 berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. "Alasan ini nggak perlu menerbitkan Perpu, bisa dengan merevisi UU APBN," ujar dia.
