Banggar DPR: Perpu Covid-19 Baru Dibahas Masa Sidang Berikutnya

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Aziz Syamsuddin (tengah) bersama Wakil Ketua Banggar Ahmad Riski Sadig (kanan), Said Abdullah (kedua kanan), Jazilul Fawaid (kiri) dan Djoko Udjianto (kedua kiri) bersiap memimpin rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, 6 Juni 2017.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Aziz Syamsuddin (tengah) bersama Wakil Ketua Banggar Ahmad Riski Sadig (kanan), Said Abdullah (kedua kanan), Jazilul Fawaid (kiri) dan Djoko Udjianto (kedua kiri) bersiap memimpin rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, 6 Juni 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tak akan dibahas di masa persidangan DPR kali ini. "Perpu baru akan dibahas pada masa sidang berikutnya," kata Said kepada Tempo, Sabtu, 18 April 2020.

    Said menjelaskan, Perpu baru akan dibahas di masa sidang berikutnya karena pemerintah menyerahkan ke DPR setelah pembukaan masa sidang III pada 30 Maret lalu. Adapun Perpu disampaikan ke DPR pada 2 April 2020.

    Said berujar Perpu akan dibahas terlebih dulu di rapat pimpinan DPR, lalu dilanjutkan di Badan Musyawarah. Bamus lantas menentukan alat kelengkapan Dewan apa yang bertugas membahas Perpu itu. "Kami menunggu juga keputusan rapim dan Bamus seperti apa, bolanya belum di Banggar," ujar Said.

    Masa sidang III DPR akan berakhir pada 12 Mei mendatang lalu memasuki masa reses. Said memperkirakan, Perpu baru akan dibahas pada Juni mendatang.

    Said pun memaklumi jika banyak pihak yang mengkritik Perpu Covid-19 tersebut. Ia memahami Pasal 27 Perpu itu dipersoalkan publik lantaran memuat ihwal impunitas pelaksana Perpu.

    DPR pun, kata dia, hanya memiliki dua pilihan terhadap Perpu itu, yakni menerima atau menolak. DPR tak bisa mengubah pasal-pasal yang diajukan pemerintah. "Belum ada mekanisme bagaimana kalau ditolak, karena ini menyangkut anggaran negara," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.