Pemerintah Siapkan Rp 400 Triliun untuk Lawan Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja membawa karung berisi beras di Food Station Cipinang, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. Bantuan sosial ini guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari dampak ekonomi wabah virus corona COVID-19. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Pekerja membawa karung berisi beras di Food Station Cipinang, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. Bantuan sosial ini guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari dampak ekonomi wabah virus corona COVID-19. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, menyatakan Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 400 triliun untuk memerangi pandemi.

    "Pemerintah telah bersungguh-sungguh untuk menjamin perawatan kesehatan bagi rakyat apabila terjangkit Covid-19. Secara anggaran sudah lebih dari Rp 400 triliun disiapkan oleh pemerintah," kata Yuri dalam pernyataan pers di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu.

    Yurianto mengatakan uang ratusan triliun itu digunakan untuk pencegahan penularan, kesehatan, hingga jaring pengaman sosial berupa bantuan logistik maupun stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak.

    Dengan diberikannya bantuan tersebut, maka masa bekerja maupun tinggal di rumah saja akan berjalan efektif karena kebutuhan logistik terpenuhi.

    "Sehingga keinginan kita untuk tetap di rumah mengurangi kemungkinan penularan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Yuri.

    Ia juga meminta masyarakat agar patuh terhadap imbauan-imbauan pemerintah dalam rangka menekan angka penularan virus Corona. Seperti menjaga jarak fisik, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker jika harus keluar rumah.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.