Survei Median, 75 Persen Responden Setuju Pemerintah Larang Mudik

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa suhu tubuh pemudik yang akan menuju Sumedang di perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 11 April 2020. ANTARA/Raisan Al Farisi

    Petugas memeriksa suhu tubuh pemudik yang akan menuju Sumedang di perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 11 April 2020. ANTARA/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 75,4 persen masyarakat setuju pemerintah melarang mudik selama masa pandemi Covid-19. Dukungan dari mayoritas publik itu tertuang dalam hasil survei lembaga Media Survei Nasional atau Median terbaru.

    "Publik merasa setuju jika mudik dilarang pemerintah di saat Covid-19 sekarang ini,” seperti dikutip dari hasil survei Median, Sabtu, 18 April 2020.

    Dalam survei yang sama, hanya 13,9 persen masyarakat yang menilai pemerintah tak perlu melarang mudik. Sedangkan, 10,7 persen lainnya menjawab tidak tahu.

    Ada tiga alasan mengapa publik setuju pemerintah melarang mudik. Sebanyak 45,4 persen responden menjawab larangan mudik diperlukan agar Covid-19 tidak menular di kawasan perdesaan. Sebanyak, 6,7 persen beralasan untuk menghindari kerumunan dan 3,5 persen demi kebaikan bersama.

    Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan larangan mudik beralasan bahwa ingin berkumpul dengan keluarga. Sisanya merasa mudik masih bisa dilakukan asal ada pengecekan kesehatan atau larangan mudik hanya dilakukan untuk masyarakat yang berasal dari zona merah Covid-19.

    Median melakukan survei pada 6-13 April 2020 terhadap 800 responden melalui telepon. Tingkat kepercayaan survei diklaim mencapai 95 persen dengan margin error 3,46 persen.

    Hingga saat ini, pemerintah belum secara resmi melarang mudik. Pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tidak pulang kampung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.