TEMPO.CO, Palembang - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menilai Kementerian Pertanian (Kementan) lambat merealisasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi petani yang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Riezky mengatakan keterlambatan ini lantaran Kementan ‘gagal paham’ dalam menerapkan Inpres No. 4 Tahun 2020 dan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19.
"Sejauh ini saya menilai program ‘social safety net’ (jaring pengaman sosial) arahan Presiden Joko Widodo belum maksimal dijalankan Kementan, padahal sudah ada payung hukumnya," kata yang dihubungi dari Palembang, Jumat, 17 April 2020.
Ia mengaku telah menyampaikan kritik secara langsung pada saat rapat kerja virtual refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementan, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin, 16 April 2020. Seharusnya, kata dia, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Kementan menjadi sektor terdepan dalam upaya mempertahankan produksi pertanian demi kesejahteraan petani dan sekaligus ketahanan pangan nasional.
Program-program yang bersentuhan langsung dengan petani harus didahulukan dan dikawal agar tepat sasaran, seperti program padat karya, pembelian gabah, kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, bantuan pangan, bantuan benih dan bantuan alat mesin pertanian.
Sebelum ada wabah COVID-19 saja, petani karet di Sumatera Selatan sudah kesulitan karena harganya anjlok, apalagi saat ini. “Jadi saya mengingatkan ke Kementan untuk segera menyalurkan bantuan langsung," kata politisi PDI Perjuangan asal Sumatera Selatan ini pula.
Menurutnya, jika ini hal ini tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial dan kemasyarakatan warga pedesaan. Kementan, kata dia, juga harus mencari solusi nyata, mengingat akibat dari pandemi COVID -19 ini diperkirakan bakal terjadi perpindahan warga kota ke desa. "Jika tidak dicarikan solusinya, ini bisa menjadi masalah baru."
T Puji Santoso, 44 tahun, petani karet di Desa Sinar Napalan, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang masuk dalam Kelompok Tani Harapan, mengatakan hingga kini dirinya belum menerima bantuan jaring pengaman sosial dari Pemerintah. Bantuan itu sangat diharapkannya karena saat ini harga karet terus anjlok dari Rp 5.000 per kilogram hingga Rp 4.500 kilogram dengan kadar kering 60-70 persen.
"Sebelum ada virus ini saja karet sudah jatuh, apalagi sekarang. Banyak petani yang tidak ‘nyadap’ lagi karena tidak balik modal," kata dia.
Untuk bertahan hidup, Puji terpaksa mengolah lahan jagung yang harganya saat ini turun dari Rp 3.500-Rp 3.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp 2.900 hingga Rp 3.000 per kilogram untuk pipilan kering, sedangkan untuk jagung basah hanya Rp 2.000-Rp 1.900 per kilogram.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengalihkan anggaran tahunan Kementerian Pertanian untuk percepatan penanganan COVID-19. Langkah perubahan ini telah diusulkan kepada Komisi IV DPR RI.
Pemangkasan anggaran itu sebesar Rp 3,6 triliun dari pagu awal Kementan 2020 sebesar Rp 21 triliun. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
