Dugaan Penipuan Donasi Covid-19 Catut Nama Sekretaris Utama BNPB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menparekraf Wishnutama secara simbolik menyerahkan fasilitas akomodasi dan transportasi kepada BNPB yang ditunjuk sebagai gugus tugas pencegahan wabah virus corona oleh pemerintah pada Sabtu, 28 Maret 2020.

    Menparekraf Wishnutama secara simbolik menyerahkan fasilitas akomodasi dan transportasi kepada BNPB yang ditunjuk sebagai gugus tugas pencegahan wabah virus corona oleh pemerintah pada Sabtu, 28 Maret 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan adanya dugaan penipuan yang mengatasnamakan Sekretaris Utama BNPB Harmensyah. “Penipuan tersebut diduga dilakukan oleh oknum tertentu dengan modus permintaan bantuan donasi terkait Covid-19,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo dalam siaran tertulisnya, Jumat, 17 April 2020.

    Agus mengatakan, salah satu staf humas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan ada yang meminta permohonan donasi untuk Covid-19 dari pesan singkat dengan nomor +62815-6395-3966, +62813-8522-8818 dan +62815-6395-3966 mengatasnamakan Sestama BNPB.

    Dalam hal ini Sekretaris Utama telah memberikan pernyataan bahwa itu bukan dirinya. "Harus dilacak dan lapor ke cyber Bu, itu penipuan," kata Harmensyah. Kasus dugaan penipuan itu kini telah dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian RI.

    Agus mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hanya menerima jenis bantuan dana hibah, bantuan kemanusiaan luar negeri dan dalam negeri untuk penanganan bencana nonalam Covid-19. Bantuan berupa uang dapat disalurkan melalui transfer bank dari dalam dan luar negeri.

    Transfer dana dari luar negeri dapat dilakukan melalui nomor rekening Bank BNI, 2019191251, swift code BNINIDJA, dengan nama rekening RPL 175 PDHL BNPB COVID -19 LN.

    Sedangkan transfer dalam negeri, Gugus Tugas membuka nomor rekening Bank BRI 0329 – 01 – 004314 – 30 – 6 dengan nama RPL 175 PDHL BNPB COVID – 19 DN.

    Terkait dengan transparasi dan akuntabilitas, kata Agus, BNPB akan mengumumkan dan menyebarluaskan informasi rekening ini kepada kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah serta masyarakat.

    Pengelolaan rekening dan pelaporan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara dan lembaga, serta administrasi pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.

    “Oleh sebab itu masyarakat diminta lebih waspada terhadap berbagai jenis penipuan dengan modus meminta bantuan yang mengatasnamakan BNPB atau Gugus Tugas,” kata Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.