Ridwan Kamil Sudah Ajukan PSBB Bandung Raya ke Terawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga merunduk saat keluar dari akses masuk kampung yang diblokir di kawasan Kiaracondong, Bandung, Kamis, 2 April 2020. Sejumlah permukiman mulai memblokir jalan masuk kampung mereka untuk meminimalisir penyebaran virus corona. TEMPO/Prima Mulia

    Warga merunduk saat keluar dari akses masuk kampung yang diblokir di kawasan Kiaracondong, Bandung, Kamis, 2 April 2020. Sejumlah permukiman mulai memblokir jalan masuk kampung mereka untuk meminimalisir penyebaran virus corona. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah mengirimkan surat pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bandung Raya kepada Menteri Kesehatan Terawan. 

    “Hari ini, Kamis 16 April, surat pengajuan PSBB Bandung Raya sudah dikirim kepada Menteri Kesehatan,” kata dia, dikutip dari rilis, Kamis, 16 April 2020. Wilayah Bandung Raya ini meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang.

    Emil, sapaan mantan Wali Kota Bandung ini, mengatakan pemberlakuan PSBB tersebut di usulkan mulai Rabu, 22 April 2020, sesuai kesepakatan kepala daerah di Bandung Raya.

    Emil menuturkan penerapan PSBB Bandung Raya akan mengikuti Bogor, Depok, Bekasi yang sudah dimulai 14 April 2020 ini. "Di hari pertama PSBB penutupan jalan oleh polisi termasuk surat tilang, pos-pos penjagaan sudah siap, sosialisasi ke level RT/ RW juga sudah,” kata dia.

    PSBB Bandung Raya juga akan disertai dengan program jaring pengaman sosial berupa program bantuan bagi yang terdampak ekonominya akibat pembatasan tersebut. Seperti di Bodebek, pemerintah Jawa Barat juga menyiapkan bantuan Rp 500 ribu yang terdiri dari bantuan tunai dan pangan yang akan dibagikan bertahap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.