Penyuap Wahyu Setiawan Rapat dengan Ketua KPU Sebelum Kena OTT

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pihak swasta pemberi suap Komisioner KPU, Saeful Bahri, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Pemyidik melimpahkan berkas perkara dan barang bukti tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menjalani proses persidangan dalam tindak pidana korupsi dugaan menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih 2019-2024.TEMPO/Imam Sukamto

    Pihak swasta pemberi suap Komisioner KPU, Saeful Bahri, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Pemyidik melimpahkan berkas perkara dan barang bukti tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menjalani proses persidangan dalam tindak pidana korupsi dugaan menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih 2019-2024.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka percakapan WhatsApp antara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan terdakwa penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, Saeful Bahri. Isi percakapan itu mengungkap dugaan pertemuan antara Saeful, Wahyu dan Ketua KPU Arief Budiman sehari sebelum operasi tangkap tangan KPK.

    "Semalam kami masih meeting dengan Wahyu, ada Mas Arief juga, intinya Wahyu masih dalam lobi itu, surat sudah terbit tapi masih on going process. Karena kita, dia belum sempat ngedrop ke semua komisioner," kata jaksa KPK Takdir Suhan membacakan berita acara pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

    Jaksa mengatakan Saeful mengirimkan pesan itu ke Hasto pada 8 Januari 2020. Pada hari itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu, Saeful dan beberapa orang lainnya. KPK mendakwa Saeful bersama kader PDIP Harun Masiku menyuap Wahyu senilai Rp 600 juta.

    Suap diberikan agar Wahyu mempengaruhi keputusan KPU menjadikan Harun sebagai anggota DPR lewat pergantian antarwaktu. Wahyu meminta Rp 1 miliar sebagai biaya operasional agar KPU dapat menyetujui permohonan penggantian caleg DPR kepada Harun Masiku.

    Dalam pesannya, Saeful mengatakan sedang menuju Kantor DPP PDIP. Dia ingin menjelaskan secara lisan kepada Hasto.

    Hasto yang memberikan kesaksian lewat konferensi video awalnya membantah percakapan tersebut. Ia akhirnya mengakui adanya pesan itu setelah jaksa membacakan BAP. "Saya tidak beri atensi apa-apa karena OTT yang terjadi kepada saudara terdakwa, sehingga saya juga tidak memahami apa yang dimaksudkan dari pesan tersebut," kata Hasto.

    Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Arief juga pernah bertemu dengan Harun di kantor KPU pada Agustus 2019. Dalam pertemuan itu, Harun meminta Arief mengabulkan surat permohonan PDIP soal pemilihan dirinya menjadi anggota DPR PAW.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.