KSP Pantau Dampak Sosial Akibat PHK saat Wabah Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan; Plt. Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Plt. Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Hankam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, saat membuka Pusat Informasi Terpadu Penanganan Virus Corona di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Plt. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan; Plt. Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Plt. Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Hankam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, saat membuka Pusat Informasi Terpadu Penanganan Virus Corona di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah telah mengantisipasi turunnya daya beli dan meningkatnya PHK akibat dampak pandemi Covid-19. Meski telah menyiapkan skema ekonomi, namun pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas.

    "Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan," ujar Jaleswari dalam rapat koordinasi terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan COVID-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri di KSP, Rabu, 15 April 2020.

    Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan virus Corona. Selain itu juga memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.

    Dalam rapat tersebut, Direktur Keamanan Negara, Brigadir Jenderal Umar Effendi, membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

    “Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” kata Umar.

    Pada rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Umar juga menegaskan bahwa Kepolisian akan berada di garda terdepan, untuk menjamin keamanan masyarakat.

    “Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19,” ujar Umar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.