Kemendes Jelaskan Mekanisme Pencairan BLT dari Dana Desa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di depan spanduk penutupan jalan masuk Desa Karangwuni, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Senin, 30 Maret 2020. Sejumlah desa atau perkampungan di Kota dan Kabupaten di DI Yogyakarta memberlakukan akses satu pintu masuk dengan menutup sejumlah jalan untuk mengurangi aktivitas warga sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Warga melintas di depan spanduk penutupan jalan masuk Desa Karangwuni, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Senin, 30 Maret 2020. Sejumlah desa atau perkampungan di Kota dan Kabupaten di DI Yogyakarta memberlakukan akses satu pintu masuk dengan menutup sejumlah jalan untuk mengurangi aktivitas warga sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 mulai bulan ini.

    Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid, mengatakan BLT akan diberikan kepada masyarakat miskin di desa.

    "Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non-PKH atau bantuan pangan nontunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error),dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis," kata Taufik melalui pesan singkat, Rabu, 25 April 2020.

    Taufik mengatakan masyarakat yang akan menerima BLT akan didata oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Basis pendataan ini berada di RT dan RW.

    Selanjutnya, Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa. "Pengesahan oleh bupati atau wali kota atau camat selambatnya lima hari kerja," kata dia.

    Taufik menjelaskan ada sejumlah metode perhitungan untuk menentukan BLT dari dana desa. Daerah dengan dana desa kurang dari Rp 800 juta, maka BLT-nya ditetapkan maksimal 25 persen dari jumlah dana desa.

    Kemudian daerah dengan dana desa Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, BLT-Dana Desa maksimal 30 persen dari jumlah dana desa. Adapun untuk yang dana desanya lebih dari Rp 1,2 miliar, BLT Dana Desa bisa ditetapkan hingga 35 persen dari jumlah dana desa. "Besaran BLT Dana Desa enam ratus ribu per bulan per keluarga diberikan selama tiga bulan sejak April 2020," kata Taufik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.