Jokowi Lantik Benny Rhamdani Sebagai Kepala BP2MI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan virus corona agar pandemi tersebut tidak mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun antar anggota selama bertahun-tahun. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan virus corona agar pandemi tersebut tidak mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun antar anggota selama bertahun-tahun. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 April 2020.

    Politikus Hanura ini mengambil sumpah jabatan mengenakan dasi dan masker berwarna senada kuning emas sesuai dengan bendera partainya. 

    "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Benny saat mengambil sumpah dituntun Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 April 2020.

    Di hadapan Jokowi, Benny juga bersumpah akan menjalankan tugas dan jabatan dengan menjunjung etika jabatan, menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

    Pelantikan Benny tersebut berdasarkan Keppres No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020.

    BP2MI ini dibentuk menindaklanjuti terbitnya UU No 18 tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diundangkan pada 22 November 2017. BP2MI menggantikan badan sebelumnya yang mengurus pekerja migran yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

    Undang-Undang yang mengatur penggantian nama badan tersebut mengatur sejumlah perubahan fundamental tentang tata kelola pekerja migran Indonesia, di antaranya adalah tentang perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajiban PMI, perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja dan jaminan sosial bagi PMI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.