Panglima TNI Sebut Kekurangan Rp 3,2 T untuk Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AU memindahkan alat kesehatan yang dikirimkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat CN-295 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 3 April 2020. Sebanyak 7.500 buah Alat Pelindung Diri (APD) dan 37.500 buah masker yang dikirimkan dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pusat tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di wilayah Provinsi Bali untuk penanganan COVID-19 atau virus Corona. ANTARA

    Prajurit TNI AU memindahkan alat kesehatan yang dikirimkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat CN-295 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 3 April 2020. Sebanyak 7.500 buah Alat Pelindung Diri (APD) dan 37.500 buah masker yang dikirimkan dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pusat tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di wilayah Provinsi Bali untuk penanganan COVID-19 atau virus Corona. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan lembaganya masih kekurangan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk penanganan Covid-19. Kebutuhan ini di luar realokasi dan re-focusing anggaran dari APBN 2020 yang dilakukan TNI.

    "Saya laporkan bahwa kebutuhan anggaran selain re-focusing yang belum terdukung sebesar Rp 3,2 triliun," kata Hadi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 15 April 2020.

    Hadi mengatakan kekurangan anggaran itu diperlukan untuk pengerahan 95 ribu personel TNI untuk percepatan penanganan Covid-19 selama 150 hari sebesar Rp 1,46 triliun. Serta kebutuhan alat kesehatan untuk rumah sakit TNI sebesar Rp 1,81 triliun.

    Pengerahan pasukan selama 150 hari itu, Hadi merinci, yakni untuk 90 hari operasi kontingensi dan 60 hari untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Hadi mengatakan, TNI melakukan re-focusing anggaran sebesar Rp 196,8 miliar untuk penanganan Covid-19. Angka ini terbagi untuk kebutuhan anggaran Mabes TNI sebesar Rp 25,7 miliar, TNI Angkatan Darat sebesar Rp 39,9 miliar, TNI Angkatan Laut sebesar Rp 64,5 miliar, dan TNI Angkatan Udara sebesar Rp 69,5 miliar.

    Kebutuhan anggaran re-focusing Mabes TNI dialokasikan untuk pengadaan alat lab PCS sebesar Rp 14,8 miliar dan reagen kit khusus virus Corona sebesar Rp 10,8 milar.

    Adapun re-focusing anggaran TNI AD digunakan untuk kebutuhan belanja bronchoscopy fujinon sebesar Rp 4,1 miliar, APD sebesar Rp 20,8 miliar, rapid test sebesar Rp 10 miliar, PCR sebesar RP 3,39 miliar, VTM swab sebesar Rp 796,5 juta, dan wireless smart helmet with mass temperature screening sebesar Rp 725 juta.

    Di lingkup TNI AL, refocusing dilakukan untuk peningkatan sarana prasarana dan fasilitas di Rumah Sakit Pasir Angin sebesar Rp 2,6 miliar dan ruang isolasi sebesar Rp 2,1 miliar, pengadaan PCR sebesar Rp 9,6 miliar, thermal scanner sebesar Rp 1,3 miliar, ventilator sebesar Rp 5,1 miliar.

    Kemudian pengadaan APD medis Rp 3,9 miliar, APD pendukung RP 576 juta, vitamin Rp 1 miliar, reagen rapid test Covid-19 sebesar Rp 5,2 miliar, pemeriksaan Covid-19 sebesar Rp 11,7 miliar, dan bahan baku hand sanitizer Rp 3 miliar. Terakhir ialah insentif tenaga medis sebesar Rp 18 miliar.

    Adapun refocusing di lingkup TNI AU digunakan untuk insentif tenaga kesehatan di tiga rumah sakit masing-masing Rp 1,5 miliar, yakni di RSPAU dr. Hardjolukito, RSAU dr. Moh. Salamun, dan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

    Kemudian pengadaan APD sebesar Rp 30,1 miliar, rapid tes sebesar Rp 6,6 miliar, PCR sebesar Rp 26,2 miliar, dan APD laboratorium sebesar RP 2 miliar.

    Hadi mengatakan Mabes TNI juga melakukan pengalihan sasaran kegiatan di bidang operasi sebesar Rp 170,4 miliar dan di bidang teritorial sebesar Rp 21,4 miliar.

    Komisi I DPR menyetujui refocusing anggaran dan penambahan anggaran yang belum tercukupi itu. Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan akan mengagendakan rapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Panglima TNI untuk membicarakan hal ini.

    Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon meminta kebutuhan anggaran ini dihitung ulang. Dia mengatakan perhitungan harus memperkirakan kebutuhan maksimum yang mungkin muncul dalam beberapa bulan mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.