Pemerintah Belum Berencana Datangkan Lagi Alat Tes PCR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga saat berbincang dengan awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.  EKO WAHYUDI l Tempo.

    Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga saat berbincang dengan awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. EKO WAHYUDI l Tempo.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum berencana mendatangkan kembali alat tes polymerase chain reaction atau PCR untuk mengidentifikasi penyakit Covid-19.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan alat yang ada saat ini sudah cukup. “Alat lab yang sekarang sudah mencukupi,” kata Arya kepada Tempo, Rabu, 15 April 2020.

    Alat tes PCR yang baru-baru ini didatangkan Kementerian BUMN berasal dari Roche, Swiss. Pemerintah mengimpor dua unit alat automatic RNA dan 18 buah light cycle detector PCR.

    Alat automatic RNA akan mampu mengetes masing-masing 1.000 spesimen per hari. Sedangkan light detector masing-masing bakal mampu mengetes 500 spesimen per hari. Alat tes PCR ini sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu, 4 April lalu.

    Selain di Jakarta, alat tes Corona ini akan didistribusikan ke beberapa lab di daerah. Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Papua. Masing-masing daerah itu merupakan titik ditemukannya episentrum penyebaran virus corona. “Kami lagi setup di daerah-daerah,” katanya.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya berharap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa memperluas jangkauan tes PCR. Ia tak ingin terjadi penumpukan sampel dari pasien, terutama di daerah episentrum seperti Jakarta.

    “Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik. Tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10 ribu," kata Jokowi pada Senin, 13 April 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.