ICW Desak Presiden Jokowi Pecat Staf Khusus Milenial Andi Taufan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto kolase Staf khusus Presiden Jokowi yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf saat diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    Foto kolase Staf khusus Presiden Jokowi yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf saat diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 21 November 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Andi Taufan Garuda Putra, salah satu Staf Khusus Milenial. Andi menuai kritik setelah mengirimkan surat berkop Sekretariat Kabinet kepada para camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menangani penyebaran Covid-19. Sedangkan Taufan adalah pendiri dan CEO perusahaan itu.

    "Presiden harus segera memecat Staf Khusus yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatannya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan tertulis pada Selasa, 14 April 2020.

    ICW juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus, dan jika diperlukan, agar memecat staf yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat yang lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

    Menurut Wana, langkah Andi Taufan bermasalah lantaran dinilai mengarah pada konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan salah satu pintu masuk korupsi. Oleh sebab itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

    Kedua, langkah yang Andi Taufan lakukan, telah mengabaikan keberadaan sejumlah instansi, termasuk di antaranya Kementerian Dalam Negeri. Tugas untuk melakukan korespondensi kepada seluruh camat yang berada di bawah Kepala Daerah merupakan tanggung jawab instansi Kementerian Dalam Negeri, bukan kewenangan Staf Khusus Milenial. Hal itu tertera dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang antara lain mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

    "Sementara itu, publik tak pernah mengetahui tugas, fungsi, dan kewenangan Staf Khusus Presiden," ucap Wana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.