PSI Sarankan Andi Taufan Mundur dari Jabatan Staf Khusus Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia meminta Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan, dalam demokrasi yang mapan, pejabat mengundurkan diri karena melakukan kesalahan adalah hal biasa.

"Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri," kata Isyana melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2020.

Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan surat Taufan berkop Sekretariat Kabinet kepada para camat untuk mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek menanggulangi wabah Covid-19 atau Corona. Amartha merupakan perusahaan fintech peer to peer lending yang didirikan dan dipimpin Taufan.

Isyana mengatakan ada konflik kepentingan dalam surat itu. Ia menilai, permintaan maaf Taufan belakangan terkesan permintaan pribadi karena tak menggunakan surat berkop Sekretariat Kabinet seperti sebelumnya.

Politikus berusia 39 tahun ini berpendapat bahwa tindakan para pembantu presiden mestinya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya, kata dia, para staf khusus itu tidak menyusahkan presiden apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini.

Dalam surat tertanggal 1 April itu, Taufan meminta dukungan para camat terhadap program "Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19" yang akan dijalankan Amartha di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Taufan mencabut dan meminta maaf setelah surat itu beredar di publik dan dikecam banyak pihak.

Taufan berdalih surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan Amartha untuk program Desa Lawan Covid-19 yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Melalui surat itu, CEO Amartha ini mengatakan ingin terlibat dalam membantu pencegahan virus corona atau Covid-19 di lapangan.

Dukungan itu, kata Staf Khusus Presiden itu, murni berlandaskan kemanusiaan. Pembiayaannya pun diklaim dibebankan sepenuhnya kepada Amartha dan donasi masyarakat. "Dukungan itu diberikan tanpa menggunakan APBN," ujar Taufan.