DPR Bentuk Panja untuk Membahas RUU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangku kosong mewarnai Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Maret 2020. Puan mengatakan, rapat paripurna kali ini dihadiri 45 anggota secara langsung dan 297 anggota secara virtual. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Bangku kosong mewarnai Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Maret 2020. Puan mengatakan, rapat paripurna kali ini dihadiri 45 anggota secara langsung dan 297 anggota secara virtual. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. "Menyetujui pembentukan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja," dikutip dari kesimpulan rapat Badan Legislasi dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2020.

    Panja DPR akan mengundang stakeholder dan narasumber guna membahas RUU Omnibus Law tersebut. Hasilnya nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan fraksi-fraksi di parlemen menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM).

    DIM akan dikumpulkan setelah penyerapan aspirasi selesai dilakukan. Fraksi disebut dapat menggubah DIM setelah diserahkan untuk dilakukan penyempurnaan.

    Adapun pembahasan DIM disetujui akan dilakukan berdasarkan pengelompokkan atau klaster bidang materi yang ada di dalam RUU. Pembahasan akan mengutamakan materi yang tidak berdampak sistemik atau tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. "Pembahasan DIM akan dimulai dari materi muatan yang 'mudah' dan dilanjutkan ke materi muatan yang 'sulit'."

    Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan akan dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukkan dari stakeholders dan para narasumber.

    Berikut sebelas klaster pembahasan RUU Cipta Kerja:
    1. Penyederhanaan Perizinan (52 UU, 1.042 pasal)
    2. Persyaratan Investasi (4 UU, 9 pasal)
    3. Ketenagakerjaan (3 UU, 63 pasal)
    4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM dan Perkoperasian (3 UU, 6 pasal)
    5. Kemudahan Berusaha (9 UU, 20 pasal)
    6. Dukungan Riset dan Inovasi (1 UU, 1 pasal)
    7. Administrasi Pemerintahan (2 UU, 11 pasal)
    8. Pengenaan Sanksi (norma baru)
    9. Pengadaan Lahan (2 UU, 14 pasal)
    10. Investasi dan Proyek Strategis Nasional (norma baru)
    11. Kawasan Ekonomi (3 UU, 37 pasal).

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?