Pesan Firli Bahuri ke Pejabat KPK Baru: Prioritaskan Korupsi SDA

Reporter

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan kinerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Rapat tersebut membas rencana kinerja KPK tahun 2020, pengelolaan SDM, tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangKPK serta sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berpesan kepada Deputi Penindakan KPK yang baru, Karyoto untuk memprioritaskan perkara korupsi di bidang sumber daya alam. "Seperti lingkungan hidup, pertambangan, serta tata niaga yang berdampak pada perekonomian nasional," ujar Firli dalam sambutannya di Upacara Pelantikan Pejabat KPK pada Selasa, 14 April 2020.

Firli juga mengimbau Karyoto membentuk satuan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. "Dalam satgas ini, pergunakan informasi yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan manfaatkan hasil dari mitra kerja, seperti BPKP dan BPK," ucap Firli.

Ketua KPK juga menginginkan Karyoto giat menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan korupsi. Menurut dia, penerapan pasal TPPU sangat penting untuk mengembalikan kerugian negara.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat itu juga meminta Karyoto membangun soliditas kelembagaan. "Jadikan hubungan yang kompak dan solid di antara aparat hukum dan aparatur pengawas internal pemerintahan dengan KPK."

Brigadir Jenderal Karyoto resmi menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Pelantikan itu digelar pagi ini, 14 April 2020, di Auditorium Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.35 WIB.

Dalam pelantikan, Filri Bahuri bertindak sebagai inspektur upacara. "Saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," ujar Karyoto dan tiga pejabat lainnya saat mengucap sumpah yang dibacakan Firli.

Selain Karyoto, KPK juga melantik tiga pejabat struktural baru lainnya. Di antaranya, Deputi Informasi dan Data, Mochamad Hadiyana; Direktur Penyelidikan Komisaris Besar Endar Priantoro; dan Kepala Biro Hukum, Ahmad Burhanudin.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

6 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

8 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

8 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

10 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

11 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

12 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

12 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.