Kapal Pesiar Misterius di Raja Ampat Hebohkan Warga Setempat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kapal Pesiar

    Ilustrasi Kapal Pesiar

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapal pesiar yang tidak diketahui identitasnya melintas di perairan Raja Ampat, Senin,13 April 2020, hingga menghebohkan masyarakat setempat di tengah situasi tanggap darurat pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19).

    Kapal pesiar besar tersebut dianggap misterius karena nama, asalnya, serta tujuannya tidak terdeteksi oleh alat navigasi daerah setempat. Bahkan pemerintah daerah pun tidak mengetahui asal usulnya.

    Menurut Warga Pulau Mansuar, Matius, kapal pesiar besar tersebut melintas di perairan antara Pulau Mansuar dan Batanta sekitar pukul 11.00 WIT. Warga bertanya-tanya tujuan kapal tersebut serta aktivitasnya karena saat ini seluruh kawasan wisata Raja Ampat ditutup.

    "Kami sudah menghubungi beberapa rekan agar meneruskan pihak-pihak terkait untuk mendeteksi kapal tersebut dengan alat navigasi," ujar Matius, Senin, 13 April 2020.

    Namun, kata dia, informasi yang diperoleh bahwa kapal tersebut tidak mengaktifkan alat Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System atau AIS bagi setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, sehingga dapat dideteksi.

    Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Raja Ampat, Anggiat P Marpaung saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada kapal pesiar besar yang berkoordinasi dan mengajukan izin berlayar di perairan Raja Ampat.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Raja Ampat, M Said Soltief yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya juga tidak mengeluarkan izin masuk kawasan wisata bagi kapal pesiar besar dalam kondisi saat ini.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait kapal tersebut hanya lewat perairan Raja Ampat," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.