Kepres Covid-19, Kepala Daerah Harus Perhatikan Kebijakan Pusat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Dalam kunjungannya, Jokowi memastikan kesiapan rumah sakit tersebut yang akan merawat pasien virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Dalam kunjungannya, Jokowi memastikan kesiapan rumah sakit tersebut yang akan merawat pasien virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

    "Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional," kata Jokowi seperti tertuang dalam Kepres yang diteken, Senin, 13 April 2020.

    Menurut Kepres ini, penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran virus Corona dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

    Selain itu, Kepres Nomor 12 Tahun 2020 ini juga mengatur soal kebijakan kepala daerah dalam mengatasi pandemi Corona.

    "Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.