Komnas HAM Minta Tak Ada Penggusuran Saat Pandemi Covid-19

Ilustrasi penggusuran. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta tidak ada aksi penggusuran dan pengusiran paksa selama masa darurat penanganan Corona atau Covid-19. Komnas HAM meminta pihak yang bersengketa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa lahan.

“Tidak melakukan tindakan penggusuran atau pengusiran secara sepihak sebelum adanya penyelesaian bersama yang terbaik oleh para pihak yang bersengketa,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui keterangan tertulis, Senin, 13 April 2020.

Komnas HAM menyebut ada pihak-pihak yang diadukan ke lembaganya terkait sengketa lahan. Kasus itu masih berproses. Taufan mengatakan Komnas HAM tetap menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pemantauan, penyelidikan dan mediasi.

Taufan mengakui pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah, termasuk Komnas HAM. Karena itu, Komnas HAM melakukan penyelesaian kasus dilakukan dengan menerapkan protokol penanganan Covid-19. “Komnas HAM tetap terus bekerja menangani kasus pengaduan tanpa tatap muka,” kata dia.

Selain dalam kasus penggusuran, ia juga meminta semua pihak yang diadukan ke Komnas HAM dalam perkara lainnya untuk menahan diri. Ia meminta agar para teradu itu menjaga kondusivitas sehinga tidak terjadi eskalasi sengketa dan konflik.

Komnas HAM meminta pihak yang diadukan tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pelanggaran hukum dan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar HAM. “Tindakan di atas tidak sepatutnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Taufan.






Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

14 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

15 jam lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

23 jam lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

23 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

1 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

2 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

2 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

3 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.