Belum Semua Daerah Laporkan Data Anggaran Penanganan Covid-19

Reporter

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat belum semua daerah melaporkan data perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 atau Corona. Perubahan alokasi anggaran ini untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Per 12 April 2020, dari 542 daerah otonom, 508 daerah sudah melaporkan perbuhan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan. "Sedangkan 34 daerah lainnya belum melaporkan," ujar Plt. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto lewat keterangan tertulis pada Senin, 14 April 2020.

Untuk anggaran penanganan dampak ekonomi, terdapat 368 daerah yang sudah melaporkan anggaran, 174 daerah lainnya belum melapor. Adapun provinsi yang belum melaporkan di antaranya; Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ratusan kabupaten/kota lainnya.

Untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, ujar Ardian, terdapat 405 daerah yang sudah menganggarkan dan 137 daerah belum melaporkan anggaran untuk Penyediaan Jaring pengaman sosial. Daerah yang belum melaporkan perubahan alokasi anggaran di antaranya; Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan puluhan kabupaten/kota lainnya. “Kami akan terus pantau, jangan sampai masih ada provinsi yang belum menganggarkan, nanti khawatir diikuti oleh pemerintah kabupatane/kota di bawahnya," ujat Ardian.






Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

18 jam lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

1 hari lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

1 hari lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

1 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

2 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

2 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

3 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.