TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat belum semua daerah melaporkan data perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 atau Corona. Perubahan alokasi anggaran ini untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
Per 12 April 2020, dari 542 daerah otonom, 508 daerah sudah melaporkan perbuhan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan. "Sedangkan 34 daerah lainnya belum melaporkan," ujar Plt. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto lewat keterangan tertulis pada Senin, 14 April 2020.
Untuk anggaran penanganan dampak ekonomi, terdapat 368 daerah yang sudah melaporkan anggaran, 174 daerah lainnya belum melapor. Adapun provinsi yang belum melaporkan di antaranya; Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ratusan kabupaten/kota lainnya.
Untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, ujar Ardian, terdapat 405 daerah yang sudah menganggarkan dan 137 daerah belum melaporkan anggaran untuk Penyediaan Jaring pengaman sosial. Daerah yang belum melaporkan perubahan alokasi anggaran di antaranya; Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan puluhan kabupaten/kota lainnya. “Kami akan terus pantau, jangan sampai masih ada provinsi yang belum menganggarkan, nanti khawatir diikuti oleh pemerintah kabupatane/kota di bawahnya," ujat Ardian.
