Stasiun KRL Padat Saat PSBB, Koalisi: Cermin Lambannya Birokrasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penumpang KRL Commuter Line antre menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 April 2020. Antrean panjang penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor tersebut akibat kebijakan pemeriksaan suhu tubuh dan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta sebagai tindakan pencegahan penyebaran wabah pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA

    Sejumlah penumpang KRL Commuter Line antre menunggu kedatangan kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 April 2020. Antrean panjang penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor tersebut akibat kebijakan pemeriksaan suhu tubuh dan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta sebagai tindakan pencegahan penyebaran wabah pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL) berjubel calon penumpang pagi tadi, Senin, 13 April 2020. Beberapa stasiun KRL yang terpantau padat adalah Stasiun Bogor,Cilebut, Bojonggede, Citayam dan Depok.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Penanganan Covid-19 menilai kepadatan adalah efek dari lambannya pemerintah menerapkan status PSBB wilayah episenter penyebaran virus Corona.  "Ini mencerminkan lambannya birokasi bekerja menangani pandemi," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Ricky Gunawan, kepada Tempo, Senin, 13 April 2020.

    Situasi ini semestinya bisa diantisipasi terlebih dulu oleh pemerintah. Ricky mengatakan, ketidakefektifan PSBB ini terjadi karena proses birokrasi yang lama dan berbelit. Hal itu juga menegaskan bahwa pemerintah pusat terkesan tak menunjukkan kepekaan tanggap darurat.

    Melalui Twitter, warganet pun mempertanyakan efektivitas pembatasan jarak fisik di dalam kereta api selama PSBB.

    Ricky mengatakan, di satu sisi dapat dipahami bahwa ada masyarakat dari kawasan penyangga perlu berangkat bekerja ke Jakarta. Namun dia juga menyorot Kementerian Kesehatan yang baru menetapkan PSBB di Bogor pada Sabtu lalu, 11 April 2020. Padahal, persetujuan PSBB untuk DKI sudah keluar pada Selasa, 7 April lalu.

    Pemerintah DKI pun memerlukan waktu tiga hari hingga akhirnya mengumumkan penetapan PSBB pada Jumat, 10 April. Adapun pengajuan PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rabu, 8 April.

    Menurut Ricky, pemerintah seharusnya lebih cepat mengeluarkan persetujuan PSBB untuk tiga kawasan itu, yakni bersamaan atau tak berselang lama dengan persetujuan untuk DKI. Apalagi, ujar dia, fakta bahwa Jabodetabek merupakan episenter penyebaran virus Corona sudah diketahui sejak awal.

    "Jika pemerintah sedari awal menetapkan PSBB di daerah-daerah itu, kita punya jeda waktu untuk persiapan agar kepadatan seperti ini (di stasiun dan KRL) bisa diminimalisir," ujar Ricky.

    Koalisi masyarakat sipil menilai penerapan PSBB Jabodetabek akan efektif setidaknya dengan dua syarat. Pertama, penerapan PSBB Jakarta harus sejalan dengan daerah sekitarnya yang berbeda provinsi.

    Kedua, PSBB tetap harus disertai tes massal dan penelusuran (tracing) yang agresif. Ricky menilai kedua hal ini masih sangat jauh dari standar, sehingga persentase kematian Indonesia akibat Covid-19 pun terbilang tinggi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.