Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Adakan Tes PCR Massal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan Rapid Test massal Covid-19 dengan skema drive thru di halaman GOR Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Selasa 7 April 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemeriksaan Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan rapid test dipercepat untuk mengetahui jumlah riil pasien positif di Indonesia. REUTERS/Willy Kurniawan

    Petugas Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan Rapid Test massal Covid-19 dengan skema drive thru di halaman GOR Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Selasa 7 April 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemeriksaan Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan rapid test dipercepat untuk mengetahui jumlah riil pasien positif di Indonesia. REUTERS/Willy Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah mengadakan tes polymerase chain reaction atau PCR secara massal, agar cepat mendeteksi warga yang positif terinfeksi Covid-19. “Pemerintah perlu memastikan adanya tes PCR secara massal,” kata Irma Hadayana, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, dalam siaran tertulisnya, Ahad, 12 April 2020.

    Irma menilai, rapid test yang selama ini dilakukan terbukti tidak akurat dan tidak akan menyelesaikan masalah. “Justru membuang-buang anggaran, waktu, dan tenaga. Dan berujung pada penanganan serta kebijakan yang tidak tepat,” katanya.

    Penanganan pemerintah yang lambat dan salah arah ini juga minim pengawasan DPR. Alih-alih melakukan pengawasan terhadap penanganan Covid-19, kata Irma, DPR malah sibuk membahas berbagai RUU yang sudah ditolak masyarakat seperti omnibus law dan RKUHP.

    Menurut Koalisi, implementasi tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 masih berjalan lambat karena hanya dilakukan oleh 18 laboratorium. Akibatnya, penanganan pasien yang belum mendapat akses untuk dites menjadi lamban dan berujung pada risiko kehilangan nyawa. Hasil tes yang terlambat, bahkan baru keluar setelah orang yang dites meninggal dunia juga meningkatkan kerentanan dan berpotensi memperluas penyebaran Covid-19.

    Koalisi juga menilai, pengumuman hasil tes yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat turut menghambat penanganan medis oleh tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu, beberapa kali bagian dari lembaga pemerintah, bahkan Presiden dan juru bicara gugus tugas COVID-19 memberikan pernyataan tentang adanya perbedaan data.

    “Pernyataan-pernyataan terkait data seperti ini membingungkan masyarakat dan bisa mengurangi kepercayaan terhadap akurasi data yang disampaikan pemerintah secara resmi,” ujar Irma.

    Padahal, data kondisi terkini sangat diperlukan untuk membuat kebijakan yang tepat. Menurut Irma, tidak transparannya metode testing dan hasilnya yang dilakukan pemerintah memperburuk sisi akuntabilitas negara dalam menangani pandemi ini.

    Irma menyarankan pemerintah untuk memastikan aboratorium tes PCR tersebar di semua wilayah dan dengan perhatian khusus epicenter pandemi seperti Jabodetabek.

    Pemerintah juga diminta membuat prosedur tes PCR yang memudahkan semua kalangan, memprioritaskan yang rentan terekspos virus, dan tidak mendahulukan orang-orang tertentu karena jabatan, kelas sosial atau kekayaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.