Hari Ini, Pemerintah Tentukan PSBB Kota Tangerang dan Tangsel

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga menyelesaikan pembuatan mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. Selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing sehingga penyebaran dapat ditekan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Seorang warga menyelesaikan pembuatan mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. Selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing sehingga penyebaran dapat ditekan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan akan segera memutuskan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. 

    "Hari ini," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19, Achmad Yurianto, ketika ditanya kapan akan memutuskan status PSBB untuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan pada Ahad, 12 April 2020.

    Kota Tangerang sudah mengirimkan proposal status PSBB ke Kemenkes pada Jumat, 1o April 2020. Tangerang Selatan juga dikabarkan sudah mengirimkan pengajuan yang sama.

    Sebelumnya, Yurianto mengatakan keputusan status PSBB ini tak hanya diputuskan oleh Kementerian Kesehatan semata. Ada enam faktor yang diperhitungkan dan Kemenkes hanya bertanggung jawab di 3 faktor saja yang terkait dengan kesehatan. Ketiga faktor itu adalah terkait penambahan kasus, gambaran epidemiologi dan sebarannya, dan kemudian fasilitas kesehatan yang ada.

    Adapun terkait persyaratan terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar, tentang anggaran dan jaring perlindungan sosial, tentang keamanan, bukan dikaji oleh Kemenkes.

    Kementerian Kesehatan telah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Depok serta Kota dan Kabupaten Bekasi. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.