PGI Usul Gereja yang Kosong Dipakai Karantina Pasien Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis menggunakan masker saat bersiap-siap beristirahat usai menangani pasien positif virus corona atau Covid-19 di sebuah gereja di Makati City, Metro Manila, Filipina, 1 April 2020. REUTERS/Eloisa Lopez

    Petugas medis menggunakan masker saat bersiap-siap beristirahat usai menangani pasien positif virus corona atau Covid-19 di sebuah gereja di Makati City, Metro Manila, Filipina, 1 April 2020. REUTERS/Eloisa Lopez

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacky Manuputty mengusulkan penggunaan gereja yang kosong untuk isolasi atau karantina bagi pasien Covid-19

    "Gereja bisa menyiapkan gedung yang saat ini kosong dan tidak dipakai untuk tempat isolasi bagi mereka yang terpapar," kata Jacky Manuputty dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui tayangan video, Ahad, 12 April 2020.

    Jacky menyatakan gereja harus sudah bersiap jika pemerintah membutuhkan bantuan.  "Kalaupun harus menderita karena membela kehidupan, inilah saatnya panggilan penderitaan yang harus dijalani dengan iman yang selalu terarah kepada Kristus yang menderita mati dan dibangkitkan," kata Jacky.

    Dia mengatakan sejarah mencatat gereja-gereja juga aktif dalam menghadapi bencana wabah. Sejarah kekristenan, kata dia, mencatat awal mula ditandai dengan kesediaan gereja untuk memberi diri waktu penuh dalam pelayanan kasih saudara-saudara kekasih Kristus.

    PGI mengajak seluruh umat Nasrani menggalang solidaritas melalui upaya kreatif di tengah COVID-19 yang mewabah saat perayaan Paskah 2020. Jakcy menambahkan, semangat itu sejalan dengan tema Paskah pada tahun ini, "Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru".



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.