Ini Dua Pertimbangan Terawan Setujui PSBB Bogor, Depok, Bekasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengunci portal akses masuk kampung yang diblokir di kawasan Turangga, Bandung, Kamis, 2 April 2020.  Sejumlah permukiman mulai memblokir jalan masuk kampung mereka untuk meminimalisir penyebaran virus corona. TEMPO/Prima Mulia

    Warga mengunci portal akses masuk kampung yang diblokir di kawasan Turangga, Bandung, Kamis, 2 April 2020. Sejumlah permukiman mulai memblokir jalan masuk kampung mereka untuk meminimalisir penyebaran virus corona. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekas, Jawa Barat.

    Restu ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes.248/2020 yang diteken pada 11 April 2020.

    Juru bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan Pemerintah Pusat menyerahkan teknis pembahasan penerapan PSBB di lima wilayah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Terserah Pemda mulainya kapan," kata Yurianto, melalui sambungan telepon kepada Antara di Jakarta, Sabtu, 11 April 2020. 

    Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, ada dua pertimbangan kenapa Terawan menyetujui PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi.

    Pertama, Kementerian melihat, berdasarkan data, ada peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta ada transmisi lokal di lima wilayah tersebut. Kedua, Kementerian sudah mempertimbangkan kajian epidemiologi dan kesiapan daerah dalam aspek sosial serta ekonomi.  

    Dalam surat itu, Terawan meminta Pemerintah Daerah di lima wilayah tersebut wajib menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Terawan juga meminta pemerintah daerah secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

    Selain itu, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.