Pusat Serahkan Teknis PSBB Bogor, Depok, Bekasi ke Pemprov

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga antre untuk mendapatkan makan siang gratis di Kampung Lio Genteng, Bandung, Jawa Barat, 8 April 2020. Beberapa warga di wilayah tersebut kehilangan pekerjaa lantaran area tempat mereka biasa berdagang berada di daerah karantina wilayah yang harus bebas dari aktivitas perdagangan untuk menghindari penyebaran virus Corona. TEMPO/Prima Mulia

    Warga antre untuk mendapatkan makan siang gratis di Kampung Lio Genteng, Bandung, Jawa Barat, 8 April 2020. Beberapa warga di wilayah tersebut kehilangan pekerjaa lantaran area tempat mereka biasa berdagang berada di daerah karantina wilayah yang harus bebas dari aktivitas perdagangan untuk menghindari penyebaran virus Corona. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, JakartaKementerian Kesehatan telah menyetujui penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah Bogor, Depok dan Bekasi. 

    "Terserah Pemda mulainya kapan," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, melalui sambungan telepon kepada Antara di Jakarta, Sabtu, 11 April 2020.

    Ia mengatakan surat pengajuan itu akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.

    Terkait pelaksanaan PSBB di ketiga daerah tersebut, kata dia, merupakan urusan Pemda Jawa Barat.

    "Setelah disetujui maka Pemda membuat Perda untuk mengawali mulainya kapan, pelaksanaannya di mana. Itu urusannya Pemda. Seperti di Jakarta setelah disetujui kan enggak langsung diterapkan hari itu, harus ada Pergubnya dulu," katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19 di lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan pada Rabu, 8 April 2020.

    Kelima wilayah itu yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek). Kelima wilayah ini diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.