Soal Perpres untuk APBN, PKS Minta Istana Baca Ulang Konstitusi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan setelah meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan setelah meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. 

    Perpres ini dikeluarkan Jokowi untuk merevisi postur APBN 2020 setelah melewati berbagai bentuk realokasi dan penambahan anggaran untuk penanganan COVID-19.

    Terkait hal tersebut, Aboebakar menyarankan para ahli hukum istana membaca kembali pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa APBN itu direncanakan oleh Presiden dan dibahas bersama dengan DPR. 

    "Selain itu pada pasal 23 ayat 1 dikatakan bahwa APBN itu ditetapkan dengan UU, bukan dengan Perpres," ujar Aboebakar lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 11 April 2020.

    Para ahli hukum di Istana, kata Aboebakar, seharusnya dapat memberikan masukan yang baik untuk presiden. Sehingga, langkah yang diambil tidak inkonstitusional. "Saya sangat menyayangkan presiden ini diberikan masukan untuk menerbitkan Perpres untuk APBN," ujar dia.

    Menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini, lembaga legislatif memahami bahwa pemerintah perlu kerja cepat untuk menangani Corona. DPR pun menyatakan siap melakukan akselerasi dalam pembahasan anggaran.

    "Secara prinsip semua pembahasan UU dan Anggaran memang seharusnya fokus untuk tangani Corona. Kesampingkan dulu pembahasan yang tidak terkait corona seperti Omnibus Law maupun anggaran untuk Ibu Kota. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama kita," ujar Aboebakar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.