Ray Kritik Polri Bisa Tangkap Penghina Pejabat Selama Covid-19

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ray Rangkuti. TEMPO/ Yosep Arkian

    Ray Rangkuti. TEMPO/ Yosep Arkian

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan aturan Polri tentang penindakan terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dalam wabah Covid-19 rentan ditafsirkan secara subyetif oleh Kepolisian.

    Menurut Ray, aturan ini kabar buruk bagi hak asasi manusia di Indonesia.

    "Dengan aturan tersebut, ukuran orang melakukan tindakan penghinaan cukup dengan subyektifitas Polri," kata Ray dalam diskusi daring hari ini, Jumat 10 April 2020.

    Menurut dia polisi bisa saja memanggil seseorang yang dianggap melakukan penghinaan. Padahal, aturan tersebut diklaim sebagai aturan interal Polri dalam menangani kejahatan selama wabah Covid-19. 

    Mabes Polri menerbitkan telegram yang berisi panduan untuk menangani tindak kriminal selama wabah Covid-19.

    Pemberitahuan itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Setidaknya ada tiga hal yang dipantau dalam patroli siber, yaitu berita bohong atau hoaks terkait virus Corona dan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara daring.

    Bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah selama wabah Corona akan dikenakan Pasal 207 KUHP. Sedangkan untuk penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara daring, dikenakan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.