Pengamat: Jokowi Gamang, Seharusnya Tegas Larang Mudik Lebaran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mudik menggunakan kereta api. BAY ISMOYO/AFP/Getty Images

    Ilustrasi mudik menggunakan kereta api. BAY ISMOYO/AFP/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlihat gamang memutuskan kebijakan membolehkan atau melarang mudik Lebaran 2020 sehubungan dengan wabah Corona atau Covid-19 ini. Awalnya, presiden menyebut pemerintah tidak melarang mudik, kendati tetap menganjurkan tidak mudik.

    Belakangan, Jokowi menyatakan ada kemungkinan melarang mudik sesuai evaluasi di lapangan.Ada tiga persoalan mendasar yang membuat kebijakan pemerintah rancu soal mudik ini,” ujar Defny saat dihubungi Tempo pada Jumat, 10 April 2020.

    Pertama, disorientasi kebijakan dan kegagapan koordinasi akibat inkoherensi visi-misi serta koordinasi program turunannya di dalam kabinet. "Akibat persoalan pertama tadi, muncul persoalan kedua yakni kegamangan dalam melihat hubungan antara pandemi dan pertumbuhan ekonomi."

    Pemerintah dalam hal ini, kata Defny, dilematis memilih antara menyelamatkan masyarakat dari pandemi dan potensi krisis ekonomi yang mengikutinya. Mudik bagi pemerintah bukan sekadar fenomena sosial tetapi fenomena ekonomi. Mudik adalah mobilisasi persebaran sumberdaya aset lancar dan kapital masyarakat secara mandiri dan efisien.

    Pemerintah dinilai terperangkap logika bahwa penangangan pandemi COVID-19 dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi. "Padahal, mengerem kegiatan perekonomian sementara waktu akan mengakibatkan penanganan pandemi hanya butuh durasi lebih singkat dibandingkan membiarkan pandemi berlangsung tanpa penanganan konkret," ujar Defny.

    Alasan ketiga, ada kecenderungan menghindari tanggungjawab konstitusional di masa pandemi Corona. Defny menilai pemerintah enggan menanggung imbas sosial-ekonomi ketika melakukan tindakan keras melarang mudik.

    "Ini yang menjelaskan, pemerintah bertahan mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar meski situasi empirik sudah memerlukan tindakan karantina wilayah," ujar Defny.

    Sebelum masalah semakin runyam karena arus mudik, Defny menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan tegas. Seharusnya langkah yang pemerintah tempuh adalah tetap melarang mudik Lebaran 2020. “Kalau perlu, semua anggaran pemindahan ibu kota dan pembahasan omnibus law dialihkan untuk menangani pandemi ini."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.