ICW: Yasonna Sudah 8 Kali Bilang Ingin Revisi PP Pembebasan Napi

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah delapan kali mengutarakan niatnya untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP itu mengatur pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kejahatan khusus, yakni korupsi, narkotika, dan terorisme. Namun, ICW menilai Yasonna ingin merevisi PP ini demi mempermudah bebas bersyarat bagi napi korupsi.

"Catatan ICW sejak Pak Yasonna dilantik menjadi Menkumham pada 2014 sudah ada sampai delapan pernyataan, yang hampir setiap tahunnya diucapkan oleh Pak Yasonna ingin merevisi PP 99," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual, Kamis, 9 April 2020.

Kurnia mengatakan, Yasonna mengutarakan keinginan itu dengan pelbagai alasan yang sangat bisa diperdebatkan. Pertama, Yasonna pernah menyampaikan alasan merevisi PP atas dasar hak asasi manusia. Menurut Yasonna, narapidana harusnya setara apa pun kejahatannya.

Kedua, kata Kurnia, Yasonna membawa alasan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Padahal jumlah napi korupsi hanya sekitar 1,8 persen dari total narapidana di Indonesia.

Selain itu, ujar Kurnia, lapas yang ditempati napi korupsi pun tidak seperti napi pidana ringan yang penuh dan berdesakan. "Over kapasitas itu juga sudah terbantahkan dengan data Kemenkumham sendiri," ujar Kurnia.

Kurnia juga menyebut Yasonna kerap membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Pernyataan terakhirnya soal rencana revisi PP 99 juga kemudian dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Presiden Joko Widodo.

Menurut Kurnia, Jokowi seharusnya menegur Yasonna karena pernyataannya itu. ICW pun sudah berkali-kali mendesak agar Jokowi mencopot Yasonna dari posisi Menkumham. Namun, ujar Kurnia, desakan itu tak diindahkan Jokowi. "Rasanya Presiden menikmati kontroversi-kontroversi yang dihasilkan Yasonna Laoly," kata Kurnia.

Yasonna Laoly sebelumnya menyampaikan hendak merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Ia berdalih revisi tersebut demi mengurangi jumlah penghuni lapas dan meminimalisir penyebaran virus Corona di penjara. Salah satu poin yang diusulkan direvisi adalah pemberian bebas bersyarat bagi napi korupsi yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan berusia di atas 60 tahun.






Simak Tips Bagi Pemohon Paspor Saat Jalani Sesi Wawancara

8 jam lalu

Simak Tips Bagi Pemohon Paspor Saat Jalani Sesi Wawancara

Selain proses penyerahan dokumen yang dibutuhkan, pemohon paspor harus mengikuti sesi wawancara dengan petugas imigrasi.


Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

1 hari lalu

Kini Paspor Berlaku 10 Tahun, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Masa berlaku paspor di Indonesia sekarang menjadi 10 tahun dari yang semula hanya 5 tahun.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

2 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


30 Narapidana Lapas Pemuda Tangerang Wisuda Sarjana Bersama 1.248 Mahasiswa UNIS

5 hari lalu

30 Narapidana Lapas Pemuda Tangerang Wisuda Sarjana Bersama 1.248 Mahasiswa UNIS

Tiga narapidana Lapas Pemuda Tangerang yang kuliah di Kampus Kehidupan memperoleh predikat cumlaude.


Mengapa Baju Tahanan Berwarna Oranye?

5 hari lalu

Mengapa Baju Tahanan Berwarna Oranye?

Warna oranye baju tahanan mudah diidentifikasi publik ketika tersangka dibawa petugas keamanan


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

5 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

6 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

6 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

7 hari lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

9 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?