Komnas HAM Setuju Napi Koruptor Tak Dibebaskan, Tapi ...

Seorang narapidana sujud syukur usai mendapatkan surat pembebasan dari masa pidana di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, Kamis 2 April 2020. Sebanyak 143 narapidana dan anak di lapas tersebut mendapatkan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

TEMPO CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam mengatakan kondisi ruang tahanan khusus narapidana korupsi tidak sepadat narapidana pidana umum. Karena itu, napi koruptor mereka tidak perlu dibebaskan meski dengan dalih mengantisipasi penyebaran Corona.

"Tipologi di kita Pidsus (pidana khusus) dan Pidum (pidana umum) beda. Pidum, ya, crowded begitu. Nah, Pidsus, khususnya korupsi, jaga jarak dan sosial sudah aman sebenarnya," kata Anam dalam konferensi pers daring, Kamis, 9 April 2020.

Meski begitu, Anam meminta Kementerian Hukum dan HAM memastikan protokol jaga jarak di dalam lapas khusus koruptor terpenuhi. Bila ternyata kondisi lapas khusus napi koruptor melebihi kapasitas, ia mengusulkan agar dibebaskan. "Kalau crowded, ya, mau tidak mau. Sehingga tidak ada diskriminasi," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengusulkan untuk membebaskan narapidana korupsi berusia 60 tahun ke atas. Alasannya mereka yang lanjut usia paling rentan terkena penyakit Covid-19.

Namun usul ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Belakangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan jika pemerintah tidak akan membebaskan para narapidana korupsi di tengah pandemi Corona ini.






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

1 hari lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

1 hari lalu

Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

Tim investigasi Polri masih terus memeriksa saksi dalam penelusuran soal Tragedi Kanjuruhan. Belum ada tersangka.


Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

Penggunaan gas air Mata tak ada dalam rencana pengamanan pertandingan meskipun disebut sebagai penyebab Tragedi Kanjuruhan.


Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

1 hari lalu

Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

Komnas HAM mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam rencana pengamanan yang mengakibatkan Tragedi Kanjuruhan.


Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

3 hari lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

3 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.