Menaker Minta Pengusaha Jadikan PHK Langkah Terakhir

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir, setelah  melakukan segala upaya dalam mengatasi dampak Covid-19 saat ini.
 
“Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha, dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Menaker Ida saat memimpin tele conference sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.
 
Menaker Ida meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Di antaranya yakni mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat Manajer dan Direktur); mengurangi shift kerja; membatasi/menghapuskan  kerja lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.
 
Selain itu, lanjut Menaker Ida, langkah lainnya yakni tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat. "Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan SP/SB atau wakil pekerja/buruh  yang bersangkutan," katanya.
 
Berdasarkan data Kemnaker per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19, sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 39.977 perusahaan, dan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.010.579 orang. Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan, dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.
 
Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.  
 
"Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan, dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang,"  kata Menaker Ida. 
 
Menaker Ida menambahkan terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha, dan dialog dengan SP/SB mengenai  dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan  penanganannya.
 
"Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker  No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh, dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19," kata Ida Fauziyah.
 
Langkah lainnya yakni melakukan kordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia, guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh (teleconference), maupun lewat SE dan berkoordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.
 
"Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan kartu prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan, baik formal maupun informal," kata Ida Fauziyah.
 
Selain itu, Menaker Ida mengatakan langkah lainnya yakni memberikan bantuan program. Di antaranya program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan, padat karya produktif, kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM).
 
Sidang Pleno dihadiri oleh Hayani Rumondang selaku Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional Unsur Pemerintah, Myra Maria Hanartani (Waka LKS Tripartit Nasional Unsur Organisasi Pengusaha, Pudji Santoso (Waka LKS Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Sekretaris  LKS Tripartit Nasional Aswansyah), serta para Anggota LKS Tripartit Nasional. (*)





Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

2 jam lalu

Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

Asistensi Sosial ini merupakan implementasi dari Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah, Pembebasan Pasung, dan operasi katarak.


Pertamina Kini Digitalisasi Refuelling di 8 Depot Pengisian Pesawat Udara

7 jam lalu

Pertamina Kini Digitalisasi Refuelling di 8 Depot Pengisian Pesawat Udara

Delapan depot tersebut berada di Makassar, Bali, Surabaya, Jakarta, Medan, Batam, Pontianak, dan Padang.


Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 jam lalu

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.


Menilik Potensi Wisata Pulau Berhala

8 jam lalu

Menilik Potensi Wisata Pulau Berhala

Pulau Berhala merupakan areal peneluran penyu. Wisatawan juga dapat melihat lumba-lumba.


Gus Muhaimin Minta Masalah Kepulauan Widi Ditelusuri

8 jam lalu

Gus Muhaimin Minta Masalah Kepulauan Widi Ditelusuri

Kabar tentang lelang Kepulauan Widi sedang viral.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

8 jam lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

9 jam lalu

BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

BPS menyarankan pemerintah sediakan gudang untuk menampung berbagai komoditas saat panen raya.


DPR: RUU Kesehatan untuk Picu Hidup Sehat, Tekan Angka Kematian

9 jam lalu

DPR: RUU Kesehatan untuk Picu Hidup Sehat, Tekan Angka Kematian

RUU Kesehatan diperlukan untuk menciptakan fondasi sistem kesehatan yang lebih kuat.


BNI dan Bank Nagari Kolaborasi Bangun Sumatera Barat

10 jam lalu

BNI dan Bank Nagari Kolaborasi Bangun Sumatera Barat

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan bersama produk, layanan, channel, dan kapabilitas.


Puan Tinjau Pelayanan Paspor WNI Overstay di Arab Saudi

10 jam lalu

Puan Tinjau Pelayanan Paspor WNI Overstay di Arab Saudi

Program pasporisasi digagas lantaran banyak WNI di Arab Saudi yang mengalami overstay, terutama PMI.