Pengamat Nilai Rapat DPR Bisa Dibubarkan dengan Alasan PSBB

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai pemerintah dan polisi bisa melarang DPR melakukan rapat pembahasan rancangan Undang-Undang di tengah wabah virus Corona. Menurut Pusako, aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa jadi alasan pemerintah.

“Kalau sinkron dan konsekuen dengan PSBB, mestinya itu dilakukan, dilarang itu DPR,” kata Feri saat dihubungi, Rabu, 8 April 2020.

Menurut Feri pelarangan itu bisa dilakukan karena RUU yang akan dibahas DPR tidak punya manfaat langsung terhadap kondisi masyarakat yang terdampak penyebaran virus Corona. Sejumlah RUU yang tengah dikebut pembahasannya oleh DPR di antaranya RUU Omnibus Law dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Serikat buruh menilai DPR memanfaatkan situasi darurat Corona untuk menggolkan RUU Omnibus Law yang mereka tolak. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bahkan mengancam akan melakukan demo, meski ada wabah Corona. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga meminta Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pembahasan RUU KUHP. Komnas HAM menilai ada sejumlah pasal bermasalah dalam rancangan UU tersebut.

“Mereka malah memanfaatkan kondisi dan keadaan untuk menjalankan kepentingan membahas paket UU yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat di tengah bencana,” kata dia.






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

7 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

10 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

11 jam lalu

Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

RUU Pemasyarakatan sebelumnya batal disahkan pada 2019, karena masifnya penolakan dari masyarakat.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

12 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

12 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

13 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

16 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

Usai kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, Muhadjir mengatakan menyisir terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera


Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

16 jam lalu

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI