F-Demokrat: Pemerintah Harus Tanggung Biaya Pulang Buruh Migran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya, meminta pemerintah menanggung biaya pemulangan para buruh migran, anak buah kapal (ABK), dan jemaah tabligh asal Indonesia yang masih berada di luar negeri selama wabah Corona atau Covid-19. "Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan jemaah tablig yang tidak mampu," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2020.

Harsya menyampaikan hal itu sehubungan dengan penjelasan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam rapat kerja Komisi I DPR secara virtual, Selasa, 7 April, tentang upaya Kementerian Luar Negeri dalam penanganan tiga kluster besar WNI terdampak Covid-19 di luar negeri. Tiga kluster itu adalah WNI di Malaysia, ABK dan jemaah tabligh.

Harsya yang juga wakil ketua Komisi I DPR itu mengatakan, para buruh migran, awak kapal, dan jemaah tabligh asal Indonesia tidak dapat kembali ke Indonesia karena dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis. "Dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera."

Di sisi lain dia memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, pemberian bahan pangan dan obat-obatan yang diberikan melalui kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Hingga Ahad, 6 April, Kementerian Luar Negeri mencatat, dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali; dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali selama wabah Corona ini. Sedangkan dari 907 jemaah tabligh yang tersebar di delapan negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.