Arsul Sani Usul Semua Pejabat Pemerintah Keluarkan Larangan Mudik

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota MPR Arsul Sani mengatakan saat ini dari Fraksi Partai PPP mengusulkan sejumlah nama untuk duduk di pimpinan MPR RI.

    Anggota MPR Arsul Sani mengatakan saat ini dari Fraksi Partai PPP mengusulkan sejumlah nama untuk duduk di pimpinan MPR RI.

    TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani menilai perlu ada komitmen di kalangan pejabat pemerintahan, legislatif, dan yudikatif untuk tidak mudik demi mencegah penyebaran virus corona. Kecuali, kata Arsul, alasan untuk mudik itu sangat mendesak. Semisal ada anggota keluarga yang sakit keras atau meninggal.

    Arsul berujar instruksi untuk tidak mudik itu tak harus berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan bisa dari para menteri dan kepala lembaga lainnya serta kepala daerah. "Tidak harus (instruksi) Presiden, tapi menteri-menteri dan kepala lembaga pemerintahan, kemudian para kepala daerah," kata Arsul ketika dihubungi, Selasa, 7 April 2020.

    Menurut Arsul, mereka harus membuat larangan mudik sebelum penyebaran virus corona bisa dikendalikan atau menurun tingkat penularannya. Pimpinan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya pun, ujar dia, harus membuat instruksi yang sama. "Terakhir, pimpinan partai politik dan fraksi-fraksi melarang anggotanya juga mudik," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini.

    Hal ini disampaikan Arsul sekaligus menanggapi rencana Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembatasan jumlah penumpang mudik di setiap kendaraan dan melakukan pengecekan di pintu-pintu jalan tol. Dia menilai pemberlakuan aturan itu tak maksimal jika tidak diiringi komitmen untuk tidak mudik.

    Selain itu, Arsul pun mengingatkan belum ada dasar hukum bagi Polri untuk menerapkan kebijakan itu. Kata dia, aturan tersebut baru dapat berlaku seumpama tertuang dalam peraturan kepala daerah yang wilayahnya pun sudah ditetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    "Jika pemeriksaan itu dilakukan dalam wilayah di mana diterapkan PSBB, misalnya DKI, dan kemudian dalam peraturan Gubernur DKI-nya soal pembatasan penumpang ini diatur, maka ya polisi punya dasar hukum," kata politikus berlatar advokat ini.

    Pemerintah tak melarang, tetapi tak menganjurkan masyarakat untuk mudik. Kebijakan ini dianggap tak tegas oleh sejumlah pihak. Di sisi lain, beberapa kepala daerah, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginginkan masyarakat di ibu kota tak usah pulang kampung di masa libur Lebaran nanti.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.