Hasil Rapid Test 53 Orang Positif Corona di Jateng

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang karyawan melayani pembeli dari balik plastik pembatas di salah satu mini market di Jakarta, Senin, 6 April 2020. Penggunaan plastik pembatas tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19. TEMPO/Fajar Januarta

    Seorang karyawan melayani pembeli dari balik plastik pembatas di salah satu mini market di Jakarta, Senin, 6 April 2020. Penggunaan plastik pembatas tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Semarang - Hasil rapid test Covid-19 menyebutkan 53 orang positif terpapar virus corona di Jawa Tengah. Sebanyak 6.200 orang di Jateng telah menjalani rapid test Covid-19 menggunakan alat kiriman dari Pemerintah Pusat.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo menyebutkan, orang terindikasi positif tersebut termasuk tenaga medis. "Tetapi belum kita rilis jumlah tenaga medis yang kena karena baru kami verifikasi lagi," kata dia pada Selasa, 7 April 2020.

    Yulianto belum bisa memastikan, tenaga medis yang dinyatakan positif tersebut tertular saat bertugas atau ketika mengikuti kegiatan lain. "Contohnya mengikuti seminar kena, itu beda dengan apabila pas merawat pasien," ujarnya. "Semua ini baru kami pilah-pilah."

    Sebelumnya, Jateng menerima kiriman alat rapid test Covid-19 dari Pemerintah Pusat pada tanggal 27 Maret 2020 lalu. Sebanyak 8.400 alat tes cepat itu didistribusikan ke kabupaten dan kota berdasarkan jumlah orang dalam pemantauan Covid-19.

    Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut, hingga kini rapid test terus berjalan. Menurutnya, orang yang dinyatakan positif tertular virus corona melalui rapid test akan kembali menjalani tes laboratorium.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.