Pengamat Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi, Darmaningtyas, meminta pemerintah tegas melarang masyarakat mudik ke kampung halaman di tengah wabah Corona. Menurut dia, mudik justru berpotensi membuat penyebaran virus Corona semakin luas di Indonesia. Potensi penularan di antara pemudik pun tinggi.

    "Jangan biarkan masyarakat bersabung nyawa di angkutan umum saat mudik atau di rest area dan jalan raya menghadapi kemungkinan terinfeksi virus Corona. Lebih baik kalau virus Corona itu dilokalisir di perkotaan saja yang fasilitas kesehatannya relatif lengkap," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2020.

    Ia menilai sikap pemerintah tidak tegas lantaran kerap meminta warga diam di rumah dan hindari kerumunan, tapi masih memperbolehkan mudik. 

    Darmaningtyas mempertanyakan pula untungnya masyarakat pulang ke kampung halaman di tengah pandemi Corona ini. Pasalnya pemerintah mewajibkan pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari sesampainya di kampung halaman.

    Menurut dia, hal itu justru membebani pemerintah daerah karena mesti menyiapkan infrastruktur untuk mengkarantina.

    Terlebih, kata dia, fasilitas rumah sakit di daerah tidak selengkap di DKI Jakarta. Alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis jumlahnya pun terbatas. "Jadi kalau Covid-19 sampai ke desa dan pesisir, itu dampaknya akan jauh lebih kompleks dan panjang," ujarnya.

    Selain itu, kebijakan pemerintah yang membolehkan mudik dengan syarat angkutan umum hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas, namun tidak disertai dengan pemberian subsidi dianggap tidak mencerminkan sense of crisis dan tidak manusiawi. Pasalnya pemerintah mempersilakan operator menaikkan tarif kepada penumpang.

    "Semestinya, kalau pemerintah membatasi penjualan tiket angkutan umum, maka selisih kapasitas yang tidak dijual itu ditanggung oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada warga konsumen," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.