IAKMI Sambut Baik Persetujuan Status PSBB di DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang memakai masker saat berada di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin, 6 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan terkait para penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta yang wajib memakai masker untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Penumpang memakai masker saat berada di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin, 6 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan terkait para penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta yang wajib memakai masker untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta Hermawan Saputra menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan yang menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau status PSBB di wilayah DKI Jakarta.

    “Upaya pemerintah ini kan bagian dari yang kita harapkan karena tidak sekedar imbauan tapi ada perilaku lebih ketat yang dilakukan pemerintah,” kata Hermawan kepada Tempo, Selasa, 7 April 2020.

    Hermawan mengatakan pembatasan fisik atau physical distancing yang sudah diterapkan selama ini memang menjadi satu-satunya cara mencegah penyebaran virus Corona. Namun karena hanya berupa imbauan dan kurangnya kesadaran masyarakat, jumlah kasus Corona masih cukup tinggi. 

    “Tapi dengan adanya payung hukum PSBB, pemerintah bisa lebih mendisiplinkan warga maupun institusional,” kata Hermawan.

    Penegakan hukum terkait PSBB, kata Hermawan, bisa dilakukan pemerintah DKI melalui aparatur pemerintah seperti Satpol PP. “Jadi ada pengawasan dan supervisi lebih," ujarnya.

    Untuk penerapannya, Hermawan mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengefektifkan peran lurah, RT/RW hingga komunitas untuk mengimbau masyarakat lebih disiplin. Adapun terhadap institutional based, seperti perkantoran, pusat hiburan, pertokoan tentunya akan ada sanksi jika melanggar kebijakan PSBB di DKI.

    Menurut Hermawan, kebijakan PSBB di DKI akan berlangsung selama laju kasus Covid-19 masih tinggi. Apalagi, jumlah kasus Corona di DKI sendiri sudah lebih dari 1.200 kasus. Ia memprediksi secara jumlah kasus di Ibu Kota masih tinggi sampai Juni. “Kita sih tidak berharap lebih jauh, tapi mudah-mudahan masuk bulan Juni sudah mulai melandai dan turun secara bertahap,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.