KPK Periksa Jaksa Sri Astuti dalam Kasus Nurhadi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman (kanan), saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta,  Selasa, 6 November 2018, untuk menjalani pemeriksaan setelah mangkir dari panggilan sebelumnya. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua bagi Nurhadi. Sebelumnya, dia mangkir saat dijadwalkan diperiksa pada 29 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman (kanan), saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 6 November 2018, untuk menjalani pemeriksaan setelah mangkir dari panggilan sebelumnya. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua bagi Nurhadi. Sebelumnya, dia mangkir saat dijadwalkan diperiksa pada 29 Oktober 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa seorang jaksa bernama Sri Astuti dalam kasus korupsi yang dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

    “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa, 7 April 2020. Ali menolak menjelaskan alasan Tri Astuti diperiksa.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Nurhadi menjadi tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar. Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sebagai tersangka.

    KPK menyangka Nurhadi dan menantunya menerima duit dari Hiendra untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung.

    Nurhadi dan dua tersangka lainnya masih buron hingga saat ini. Meski buron, ia dua kali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Hakim menolak dua gugatan itu.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.