Menkes Setujui Status PSBB, Ini Kewajiban DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemukiman warga di kawasan Karet, Jakarta, Jumat, 3 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana pemukiman warga di kawasan Karet, Jakarta, Jumat, 3 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi menandatangani surat yang menyetujui proposal DKI Jakarta untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

    Persetujuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang penetapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

    Surat itu ditandatangani Terawan pada Selasa, 7 April 2020. Dari salinan SK yang diterima Tempo, dalam amar putusannya, DKI Jakarta disebut wajib melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

    Selanjutnya, DKI Jakarta juga diminta melaksanakan PSBB selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Keputusan itu mulai berlaku mulai hari ini, Selasa, 7 April 2020.

    Juru Bicara pemerintah untuk penanggulangan Covid-19, Achmad Yurianto telah mengkonfirmasi surat itu. "Sudah ditandatangani Menkes dan saat ini dikirim ke Pemda DKI," ujarnya saat dikonfirmasi Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.