Bahas Omnibus Law saat Corona, DPR: Publik Bisa Terlibat Virtual

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas menanggapi desakan publik agar DPR tak membahas omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di tengah pandemi Corona ini. Supratman berjanji Baleg akan melibatkan publik dalam pembahasan tersebut.

    "Mekanisme kan bisa virtual atau tatap muka terbatas," kata Supratman kepada Tempo, Senin malam, 6 April 2020.

    Supratman pun meminta publik tak beranggapan buruk terlebih dulu kepada DPR. Pada prinsipnya, kata dia, Baleg akan mengundang atau memenuhi permintaan untuk audiensi dari pihak mana pun.

    "Jangan apriori dulu," kata politikus Partai Gerindra ini.

    Supratman mengatakan sudah banyak serikat pekerja dan buruh yang meminta audiensi dengan Baleg. Selain serikat buruh, para pakar dan perguruan tinggi akan diundang untuk memberi masukan.

    Namun saat ini, Baleg masih dalam proses penyusunan jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja. Jadwal tersebut akan disahkan dalam pleno Baleg yang akan digelar hari ini, Selasa, 7 April 2020. Selanjutnya, Baleg menyatakan akan mulai menggelar uji publik. 

    Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan Baleg juga mengagendakan penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari fraksi-fraksi. Selain itu, kata dia, Baleg menjadwalkan pembentukan panitia kerja DPR untuk RUU Cipta Kerja pada pekan ini.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga menanggapi banyaknya penolakan publik terhadap pembahasan rancangan aturan sapu jagat itu. Ia menyebut masalah materi RUU masih bisa didiskusikan.

    "Kalau soal materi masih bisa didiskusikan. Toh kami membahas sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Baidowi.

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati ragu pelibatan publik dalam pembahasan RUU akan bisa maksimal di masa pandemi Corona ini. "Kalaupun mereka sekarang sidang online apa yang bisa kita lakukan dari jarak jauh," kata Asfinawati kepada Tempo, Rabu malam, 1 April 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.