Pemprov Sulsel Beri Alasan Tidak Ajukan Status PSBB Corona

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota kepolisian Polda Sulsel menyemprotkan cairan di lokasi kegiatan Ijtima Ulama Asia di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis 19 Maret 2020. Penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) yang telah mewabah di sejumlah wilayah Indonesia. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

    Anggota kepolisian Polda Sulsel menyemprotkan cairan di lokasi kegiatan Ijtima Ulama Asia di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis 19 Maret 2020. Penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) yang telah mewabah di sejumlah wilayah Indonesia. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

    TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak mau buru-buru untuk mengajukan status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kepada pemerintah pusat dalam masa wabah Corona ini.

    Alasannya, pemda masih berupaya menguatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak untuk mencegah penyebaran Corona.

    Meski begitu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Muhammad Ichsan Mustari mengakui provinsinya memiliki potensi lebih besar bertambah pasien Covid-19.

    “Tidak penting mendorong cepat PSBB, tapi bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh dan disiplin,” kata Ichsan saat jumpa pers melalui aplikasi Zoom pada Senin malam, 6 April 2020.

    Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB ada kriteria yang harus dipenuhi jika kabupaten/kota ingin menerapkan status PSBB.

    Pertama, daerah yang memiliki jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

    Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

    Kondisi tersebut harus dibuktikan lengkap dengan data dan kurva epidemiologi. Selain itu, kepala daerah yang mengajukan status PSBB harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah mengenai ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

    “Harus ada kemampuan daerah dengan status PSBB,” ucap Ichsan menekankan.

    Dia tak menjelaskan kemampuan apa yang dimaksud.

    Menurut Ichsan, saat ini penyebaran virus Corona sudah tahap local transmission sebab masyarakat tak patuh. Walhasil perkembangan pasien Corona di Makassar besar.

    Bahkan orang tanpa gejala atau OTG tidak diketahui. Maka Ichsan mengimbau masyarakat mengenakan masker jika keluar rumah.

    “Data kita penyebaran local transmission terjadi pada pasangan suami istri."

    Data website Covid-19 Sulsel menyebutkan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.308, pasien dalam pengawasan (PDP) 282, dan pasien Corona 112 orang.

    Didit Hariyadi

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.